Kontribusi mahasiswa mengenai kenaikan BBM

 

Image

Pemerintah mengusulkan kenaikan BBM sepertinya tidak terlalu peduli dengan ’’keberatan’’ masyarakat banyak.  Argumen yang dikemukakan pemerintah bahwa jika BBM tidak dinaikkan, akan membebankan APBN di mana menurut pemerintah beban subsidi BBM sudah terlalu besar.

 

Badan Anggaran DPR dengan pemerintah memiliki dua opsi yang harus dipilih. Pertama, pemerintah diizinkan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter dengan alokasi subsidi BBM sebesar Rp137 triliun.

 

Kedua, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tapi diberi anggaran subsidi BBM sebesar Rp178 triliun. Dari dua opsi tersebut, pemerintah memilih opsi pertama yaitu akan menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter.

 

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain maka harga BBM kita terlalu murah contohnya di Korea Selatan mencapai Rp15.000 per liter , Vietnam sekitar Rp10.000 per liter, sedangkan di Negara timur kisaran harga bbm per liternya antara Rp1.500 di Arab Saudi sampai Rp2.500 di Qatar.

 

Sebenarnya  bukan itu masalahnya karena meskipun negara lain memiliki harga BBM yang tinggi akan tetapi disertai dengan tingkat pendapatan yang tinggi pula begitu pula sebaliknya. Jika pemerintah memang mau memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat, mengapa tidak dipaparkan saja secara rinci perhitungan APBN yang menyebabkan harga BBM harus naik, dengan begitu paling tidak masyarakat tahu bahwa sebab kenaikan BBM secara logika tidak bisa dihindari lagi.

 

Oleh karena itu di sini peranan mahasiswa sebagai pelaku pengapresiasian masyarakat luas yang menolak kenaikan bbm harus di jadikan tolak ukur dan menjadi perbandingan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat luas, apakah harga bbm sudah layak untuk di naikan. Mahasiswa berhak mewakilkan suara rakyat untuk  menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan bbm. Di sini mahasiswa  juga bisa di andalkan sebagai penekan atau menjadi penyuara lantang masyarakat, agar para pemimpin dapat bisa mempertimbangkan keputusan yang bisa di ambil kelak nanti apakah akan menaikan atau tidak . Banyak tindakan mahasiswa yang lebih condong ke arah anarkisme karena mahasiswa  sudah jengkel akan praktik ke tidak jelasan pemerintah terhadap masyarakatnya. Akan tetapi tindakan mahasiswa ini masih bersifat positif, mahasiswa bersatu untuk meminta kejelasan dan kebijaksanaan para pemerintah mengenai kenaikan bbm, pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada rakyat mengapa bbm harus di naikan dengan cara terbuka. Oleh karena itu persatuan mahasiswa yang sebagai penyampai suara masyarakat masih murni memperjuangkan suara rakyat dan gerakan mahasiswa tersebut bisa menjadi tumpuan bagi harapan masyarakat banyak.

 

Iklan
By zzzfadhlan

Pandangan terhadap pasal 7 ayat (6) dan (6A)

Pada penutupan perdagangan bursa komoditas New York Mercantile Exchange (NYMEX), pengiriman minyak mentah untuk bulan Mei naik 24 persen ke level US$103,02 per barel yang mengakibatkan rata-rata harga minyak mentah nasional (Indonesian Crude Price/ICP) selama bulan Maret melonjak tinggi. “Sampai US$ 128,14 per barel,” banyak hal yang menyebabkan harga minyak nasional melonjak, di antaranya kondisi di Timur Tengah yang masih memanas. Harga minyak dunia sendiri saat ini memang masih tergantung perkembangan kondisi di Timur Tengah. Yang  diperkirakan harga minyak masih akan stabil tinggi dalam sebulan April. “Saat ini lebih karena ketegangan geopolitik terkait Iran-Israel- Amerika Serikat,”.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah melakukan rapat membahas kenaikan harga minyak di Indonesia dari hasil rapat paripurna DPR. DPR menetapkan akan menaikan harga BBM yang di dasarkan oleh pasal 7 ayat  (6a) yang menggatikan pasal sebelumnya yaitu pasal 7 ayat 6.

Menurut pandangan saya pemerintah mempunyai kewenangan legislasi dalam menetapkan kenaikan BBM yang di kaji dari berbagai aspek pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menambahkan pasal 7 ayat 6 menjadi pasal 7 ayat  6a yang berbunyi “pemerintah bisa menaikkan BBM bila harga minyak mentah dunia berfluktuasi lebih atau kurang dari 15% dari asumsi” yang bertolak belakang dengan pasal sebelumnya  “harga jual BBM bersubsidi tidak boleh mengalami kenaikan”.  Dari bunyi pasal tersebut bahwa “Pasal 7 ayat 6 dan 6a  tidak hirarkis, itu adalah sederajat. Pasal 7 ayat 6 secara yuridis mati dengan sendirinya dengan lahirnya pasal 7 ayat 6a, jika sudah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu saya berpendapat juga  seharusnya pemerintah dapat berbijaksana dalam pengambilan keputusan yang sebaik-baiknya dengan diberi selang waktu 6 bulan tidak akan menaikan harga BBM pemerintah seharusnya mengkaji keseluruh dan akibatnya jika menaikan harga BBM tersebut. Pemerintah seharusnya banyak memikirkan rakyatnya jika harga BBM akan dinaikan, apakah kesejahteraan hidupnya akan baik atau tidak. Jika harga BBM akan di naikan seharusnya pemerintah memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat bukan hanya kepentingan pemerintah pribadi.  Jika rakyat dapat hidup makmur dan sejahtera otomatis pemerintah tidak akan menjadi terbebankan oleh rakyat, pemerintah dapat lebih fokus dengan  bagaimana cara mengembangkan Negara lagi dari berbagai aspek, seperti pendidikan, budaya, ekonomi, dll menjadi Negara yang lebih maju.

By zzzfadhlan