PANDANGAN HIDUP DAN IDEOLOGI

 Pengertian Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan,, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup banyak sekali macamnya dan ragamnya, akan tetapi pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya yaitu terdiri dari 3 macam :

1. Pandangan hidup yang berasal dari agama yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya
2. Pandangan hidup yang berupa idiologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut
3. Pandangan hidup hasil renungan yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya

Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu :∗ Cita-cita∗ Kebajikan∗ Usaha∗ Keyakinan / kepercayaan

    manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor . Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Luasnya spektrum pandangan manusia tergantung kepada faktor dominan yang mempengaruhinya. Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan memiliki spektrum yang terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu.

    Meskipun istilah yang dipakai berbeda-beda pada umumnya para ulama tersebut sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. Penggunaan kata sifat Islam menunjukkan bahwa istilah ini sejatinya adalah netral. 

    Pandangan-pandangan diatas telah cukup baik menggambarkan karakter Islam sebagai suatu pandangan hidup yang membedakannya dengan pandangan hidup lain. Namun, jika kita kaji keseluruhan pemikiran dibalik definisi para ulama tersebut kita dapat beberapa orientasi yang berbeda. Al-Maududi lebih mengarahkan kepada kekuasaan Tuhan yang mewarnai segala aktifitas kehidupan manusia, yang berimplikasi politik. Shaykh Atif al-Zayn dan Sayyid Qutb lebih cenderung mamahaminya sebagai seperangkat doktrin kepercayaan yang rasional yang implikasnya adalah ideologi. Naquib al-Attas lebih cenderung kepada makna metafisis dan epistemologis.

    Pengertian Ideologi adalah gabungan antara pandangan hidup yang meruupakan yang merupakan nilai –nilai yang telah mengkristal dari suatu bangsa serta Dasar Negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa, selain itu, Idiologi adalah merupakan hasil reflesi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara idiologi dengan masyarat negara. Di suatu pihak membuat idiologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat,bangsa maupun negara,namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya.

2 hak ideologi ideologi ada 2, yaitu
– ideologi hukum
– ideologi politik

OPINI :

Jadi pandangan hidup dan ideologi saling berhubungan. Ideologi merupakan gabungan antara pandangan hidup dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Ideologi bisa mencerminkan bagaimana nilai-nilai suatu bangsa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan berbegara. Karena setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

sumber : http://sahat1ka43.blogspot.com/2012/07/pandangan-hidup-dan-ideologi.html

By zzzfadhlan

Pengertian Kesepian dan Contohnya

Pengertian Kesepian dan Contohnya

Kesepian berasal dari kata sepi yang  berarti sunyi atau lengang, sehingga
kata kesepian berarti merasa sunyi atau lengang, tidak berteman. Setiap orang
pernag mengalami kesepian, karena kesepian bagian hidup manusia, lama rasa sepi
itu bergantung kepada mental orang dan kasus penyebabnya.

Sebab-sebab terjadinya kesepian      

Bermacam-macam penyebab terjadinya kesepian. Frustasi dapat
mengakibatkan kesepian dalam hal seperti  itu orang tidak mau diganggu, ia lebih
senang dalam keadaan sepi, tidak suka bergaul, dan sebagainya, ia lebih senang
hidup sendiri.
 Bila kita perhatikan sepintas lalu keterasingan dan kesepian itu serupa tetapi
tidak sama, namun ada hubungannya. Beda antara keduanya hanya terletak pada
sebab akibat. Jadi kesepian itu akibat dari keterasingan. Keterasingan akibat sikap
sombong, angkuh, kaku, keras kepala, sehingga dijauhi teman-teman sepergaulan.
Karena teman-teman menjauhi maka orang yang bersikap sombong itu hidup
terasing, terpencil dari keramaian hidup sehingga kesepian.
Orang yang frustasi itu bersikap rendah diri, sengaja menjauhi pergaulan
ramai, kebaikan dengan orang yang bersikap sombong. Orang yang bersikap rendah
diri, pemalu, minder, merasa dirinya kurang berharga dibanding orang lain, maka itu
lebih suka menyendiri karena menyendiri itu akibatnya kesepian.

 

 

 

 

 

sumber : http://sanwanidjoyo.blogspot.com/2012/06/pengertian-kesepian-dan-contohnya.html

By zzzfadhlan

PENGERTIAN dan MACAM-MACAM TANGGUNG JAWAB

PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB
 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tangung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
Contoh Orang Bertanggung Jawab :
 
bonar ialah seorang pegawai yang tekun dalam melaksanakan tugasnya. Ia datang sebelum waktu kerja dimulai. Tanpa banyak bicara dikerjakan tugasnya. Setelah selesai tugas yang dikerjakan, ia memberikan hasil pekerjaannya kepada atasannya sebagai pertanggungjawabannya. Ia pun tidak banyak hilir mudik dikantornya untuk persoalan kepentingannya sendiri, seperti buang air, mencari inakanan atau minuman. Ia pun pulang pada waktu jam kantornya usai. Bila ada pertanyaan dari atasannya tentang pekerjaan yang dilakukan, ia pun memberikan jawaban secara baik dan pasti. Ia dapat memberikan pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga konduitenya baik, naik pangkat pada waktunya, dan memperoleh penghargaan khusus waktu tertentu.
 
MACAM-MACAM TANGGUNG JAWAB

Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia manghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juga menuadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan yaitu kekuasaan Tuhan.
(a) Tanggung jawab terhadap diri sendiri
Tanggug jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. 

(b) Tanggung jawab terhadap keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.

(c) Tanggung jawab terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai mahluk sosial.

(d) Tanggung jawab kepada Bangsa / Negara
Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara.Contoh :

Dalam novel jalan tak ada ujung karya Muchtar Lubis, Gum Isa yang tekenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya., Perbuatan guru ini bisa pula dipertanggungjawabkan kepada KEPSEK kalau perbuataan itu diketahui ia dapat berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan.

(e) Tanggung jawab terhadap Tuhan
Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsang terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. 


 
 
 
 
By zzzfadhlan

3 wujud kebudayaan menurut JJ Hoenigman

Wujud dan Komponen Budaya

 Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi

tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

 

  1. Gagasan (Wujud ideal)                                                            

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk

kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan,

dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau

disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau

di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut

menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

 

  1. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola

dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut

dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas

manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta

bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang

berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam

kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

 

  1. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat

berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan

didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud

kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan

yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan

memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak)

 

 

 

Sumber : http://e-journal.uajy.ac.id/2374/3/2TA12077.pdf

By zzzfadhlan

7 unsur kebudayaan universal menurut C.Kluckhohn

 Dalam karya berjudul Universal  Categories of Culture dan terbit pada 1953, C. Kluckhohn merupakan ahli antropologi pertama yang merumuskan tujuh unsur budaya.

Menurut C. Kluckhohn dinyatakan bahwa setiap kebudayaan memiliki tujuh unsur kebudayaan universal,yaitu :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius.

2. Sistem organisasi kemasyarakatan merupakan produk dari manusia sebagai homo socius.

3. Sistem pengetahuan merupakan produk manusia sebagai homo sapiens.

4. Sistem mata pencaharian hidup yang merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus.

5. Sistem teknologi dan perlengkapan hidup manusia merupakan produk manusia sebagai homo faber.

6. Bahasa merupakan produk manusia sebagai homo languens.

7. Kesenian merupakan hasil dari manusia dalam keberadaannya sebagai homo esteticus.

Karena sifat universalnya, suatu masyarakat seprimitif apa pun kebudayaannnya, tetap memliki ketujuh unsure budaya yang telah disebutkan. Yang membedakan hanya tingkat kekompleksitasannya. Semakin modern kebudayaan suatu masyarakat, tujuh unsure kebudayaan ini semakin berkembang. Keterkaitan satu sama lain juga makin rumit.

 

 

 

Sumber : http://www.bimbingan.org/unsur-budaya-universal.htm

By zzzfadhlan

Pengertian Kebudayaan menurut beberapa Ahli

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

 

Menurut  LEHMAN, HIMSTREET, dan BATTY
Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri

Menurut MOFSTEDE
Budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dalam hal ini, bisa dikatan juga bahwa budaya adalah pemrograman kolektif yang menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap orang segera setelah kita lahir di dunia

Menurut BOVEE dan THILL
Budaya adalah system sharing atas simbol – simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku

Menurut MURPHY dan HILDEBRANDT
Budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian in juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan non verbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya

Menurut MITCHEL
Budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar , pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu – individu dan masyarakat, yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain.

Dari beberapa definisi budaya menurut para ahli diatas, bisa diambil kesimpulan tentang beberapa hal penting  yang dicakup dalam arti budaya yaitu: sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, system sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing.

 

 

Sumber : http://carapedia.com/pengertian_definisi_budaya_menurut_para_ahli_info481.html

By zzzfadhlan

TUGAS 4 – KESATUAN NUSANTARA, TANGGAPAN TERHARAP PEMILU, DAN PRESIDEN IDEAL BAGI INDONESIA

Pengertian Nusantara

Definisi Nusantara. Secara etimologi, berasal dari dua kata, nusa dan antara. kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin,  kata nusa berasal dari dari kata nesos yang menurut Martin Bernal bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Sedangkan antara memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok, antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (ntara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata ”antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri atas 3 unsur dasar :

• Wadah (Contour). Meliputi, wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya adalah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah merdeka NKRI mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah, bagi berbagai kegiatan kenegaraan dala wujud Supra Struktur Politik dan berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam wujud Infra Struktur Politik.

• Isi (Content). Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di dalam masyarakat dan dicita-citakan, serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut 2 hal yang esensial :

             – Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

             – Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

 • Tata Laku (Conduct). Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan Isi yang terdiri atas:

             – Tata Laku Batiniah, mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.

             – Tata Laku Lahiriah, mencerminkan tindakan, perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia.

Kedua hal tersebut mencerminkan jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Asas kesatuan nusantara terdiri atas: kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia.

http://grunnusantara.com/pengertian-nusantara/

http://wpurwanis.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/

http://reval004.blogspot.com/2014/01/kesatuan-nusantara-dalam-kebhinekaan.html

//

Tanggapan Terhadap Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Serta tanggapan terhadp pimilihan umum yaitu pemilu dinegara kita sudah mengalami perubahan dan peningkatan dengan melakukan pemilihan secara langsung dengan melihat calon yang sudah dipilih oleh setiap parpol, akan tetapi yang harus di soroti adalah konstribusi parpol terhadap masyarakat awam dlm pendidikan politik serta latar belakang calon presiden yang sudah diajukan oleh partai tersebut apakah sudah layak menjadi presiden dan wakil presiden atau belum menujukan prestasi. Dengan tidak hanya berfikir untuk kemenangan partainya dengan pencintraan iming iming, setlah itu semua yang dijanjikan tidak dijalankan dengan baik atau kata lain hilang begitu saja.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

//

1. Calon pemimpin atau presiden ideal bagi Indonesia

Menjadi pemimpin itu bukan soal kecerdasan, kharisma, komunikasi, tampilan, dan segala macam atribut yang biasa dilekatkan pada figur pemimpin. Disebut pemimpin atau tidak ini adalah soal ada atau tidaknya yang mengikuti. Hadirnya pengakuan dan kepengikutan itu yang mengubah seseorang jadi pemimpin. Menjadi pemimpin adalah soal pengakuan dari yang dipimpin, sebuah rumusan sederhana yang sering terlupakan.

Seseorang diakui sebagai pemimpin bila kepadanya diberikan kepercayaan. Pemimpin adalah orang yang diikuti kata-kata dan perbuatannya.

Dia diikuti karena dipercaya. Kepercayaan adalah pilar utama pemimpin. Kepercayaan adalah kombinasi dari kompetensi, integritas, dan kedekatan. Ketiga faktor itu meningkatkan tingkat kepercayaan. Tapi ada sebuah faktor yang mampu memelorotkan kepercayaan memimpin yaitu self-interest dan dalam menyamakan self-interestnya-nya dengan kepentingan kolektif bisa membuat pemimpin mengalami erosi kepercayaan. Pemimpin terpercaya bisa selalu menomorsatukan kepentingan kolektifnya. Kecintaannya pada kepentingan kolektif itu memberikan efek yang besar. Kini dan kelak bangsa ini selalu membutuhkan pemimpin yang mencintai bangsanya melebihi cintanya pada dirinya. Kehadiran pemimpin seperti itu bisa luar biasa dahsyat dalam menggerakkan seluruh bangsa untuk meraih cita-cita kolektif.

 

2. Pemimpin dan pemimpi bedanya di huruf N. N-nya adalah Nyali.

Pemimpin pada dasarnya adalah pemimpi. Pemimpi yang mimpi-mimpinya dipercaya dan diikuti. Pemimpi yang mampu mengonversi mimpi jadi realita bisa disebut sebagai pemimpin. Wajar jika pemimpin menitipkan mimpinya pada imaginasi, dan membiarkan imaginasinya itu terbang amat tinggi lalu ia bekerja amat cerdas dan keras menggerakkan seluruh daya yang tersedia untuk meraih dan melampaui mimpinya. Disinilah sebuah huruf N sebenarnya itu mewakili komponen amat kompleks menyangkut kemampuan meraih mimpi dan melampaui mimpi.

 

3. Pemimpin selalu disorot.

Pemimpin adalah manusia yang harus selalu menyadari kemanusiaannya dan sempurna bukanlah atribut yang manusiawi. Karena itu pemimpin harus selalu sadar bahwa ia berada dalam sorotan di saat ia jauh dari kesempurnaan. Efeknya simpel, pemimpin itu jadi kotak pos untuk pujian dan kritikan. Maka itu jika tidak ingin dikritik maka jangan sesekali mau jadi pemimpin. Pemimpin yang matang itu menjalani perannya dengan menempatkan cita-cita bersama sebagai rujukan. Karena itu ia matang dan mantap menjalaninya. Bisa dikatakan bahwa pemimpin yang tulus pada cita-cita kolektifnya itu takkan terbang bila dipuji dan takkan tumbang bila dicaci.

 

4. Pemimpin yang kita ingin lihat adalah yang tidak mengejar penghormatan, tapi ia menjaga kehormatan.

Penghormatan itu memang bisa dipanggungkan dan bisa dibeli karenanya mudah didapat. Sementara kehormatan itu tidak untuk diperjualbelikan. Pemimpin yang gagasan dan langkahnya terhormat, dengan sendirinya akan dapat kehormatan. Mencari rujukan tentang pemimpin itu sesungguhnya mudah. Ada terlalu banyak contoh pemimpin di sekitar kita. Di republik ini masih amat banyak pemimpin yang solid, yang keteladanannya jadi rujukan, yang gagasannya diikuti, yang langkahnya menginspirasi. Masalahnya adalah banyak dari mereka justru tidak berada di panggung penting republik ini. Di panggung-panggung penting justru sering ditemui orang-orang berkuasa tanpa kepemimpinan. Di sisi lain, banyak pemimpin yang kepemimpinannya solid tapi tanpa kuasa dan otoritas. Jika kita menengok pada sejarah negeri besar ini maka kita temui catatan gemilang sebuah generasi. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.

 

5. Hari ini, republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas.

Berani perangi “jual-beli” kebijakan dan jabatan, dan pemimpin yang mau bertindak tegas kepentingan rakyat “dijarah” oleh mereka yang punya akses. Republik ini butuh pemimpin yang bernyali dan menggerakkan dalam menebas penyeleweng tanpa pandang posisi atau partai. Bukan pemimpin yang serba mendiamkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Pemimpin yang bisa jadi bersahabat tampilannya, sopan dan simpel tuturnya, tapi amat besar nyalinya, dan amat tegas sikapnya. Tidak selalu nyaring, tapi selalu bernyali karena nyali itu memang beda dengan nyaring.

Republik ini perlu pemimpin yang bisa mengajak semua untuk mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang siap untuk “lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.

Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat republik dihardik. Pemimpin yang tak gentar dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari tugas pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas seorang pemimpin. Kelugasan, ketegasan, keberanian, kecepatan, keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan perlindungan kepada anak buah bahkan kesederhanaan dalam keseharian itu semua bisa menular. Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan, ketertutupan, formalitas, kekakuan, pembicaraan masalah, orientasi kepada citra dan ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh lebih cepat dan sangat sistemik.

6. Pemimpin bisa menentukan suasana.

Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi, nuansa, dan aurora dalam sebuah orkestra. Setiap pemain memiliki peran, dan tanpa dirigen-pun instrument musik bisa dijalankan tapi orkestra itu tidak ada jiwa-nya. Pemimpin hadir membawa suasana. Memberikan arah dan greget. Pemimpin membawa misi dan menularkannya pada semua. Pemimpin meraup aspirasi dan energi dari semua yang dipimpinnya, lalu mengkonversinya menjadi cita-cita kolektif dan energi besar untuk semua bekerja bersama meraihnya. Memang pemimpin bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah dititipkan, ditumpahkan ke pundak pemimpin.

 

7. Kita amat membutuhkan pemimpin yang berorientasi pada gerakan.

Pemimpin menjadikan semua merasa ikut memiliki tanggung jawab, merasa ikut memiliki masalah. Pendekatannya movement bukan programmatic sehingga semua merasa terpanggil untuk terlibat. Pemimpin yang bisa membuat semua merasa perlu berhenti lipat tangan, lalu terpanggil untuk gandeng tangan dan turun tangan. Pemimpin yang menggerakkan. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan pemimpin hadir untuk “menyeesaikan” tantangan dan masalah. Menyelesaikan tantangan dan masalah itu baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya yang diperlukan justru bukan itu. Kita memerlukan pemimpin yang kehadirannya bukan sekadar hadir untuk “menyelesaikan” masalah dan tantangan tapi kehadirannya untuk “mengajak semua pihak turun-tangan” menyelesaikan masalah dan tantangan.

 

8. Kita memerlukan pemimpin yang menginspirasi, membukakan perspektif baru, menyodorkan kesadaran baru dan menyalakan harapan jadi lebih terang.

Pemimpin yang membuat semua terpanggil untuk turun tangan, untuk bekerja bersama meraih cita-cita bersama. Pemimpin yang kata-kata dan perbuatannya menjadi pesan solid yang dijalankan secara kolosal. Kita memerlukan pemimpin yang menggerakkan!

http://aniesbaswedan.com/tulisan/Pemimpin-dan-Calon-Pemimpin-Masa-Depan-Indonesia

//

 

By zzzfadhlan

TUGAS 3 – PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA, MIGRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Pengertian Pertumbuhan Penduduk

 Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk/populasi di suatu wilayah yang bisa dihitung dari waktu ke waktu menggunakan “per waktu unit” sebagai ukurannya.

 – Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk:

 a) Kelahiran (Fertilitas)

 Fertilitas Tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut, sementara Fertilitas Kumulatif adalah pengukuran jumlah rata rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya.

 Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya penduduk adalah

 Faktor Demografi, antara lain :

 – Struktur umur

 – Struktur perkawinan

 – Umur kawin pertama

 – Paritas

 – Disrupsi perkawinan

 – Proporsi yang kawin

 Faktor Non Demografi, antara lain :

 – Keadaan ekonomi penduduk

 – Tingkat pendidikan

 – Perbaikan status perempuan

 – Urbanisasi dan industrialisasi

 b) Kematian (Mortalitas)

 Pengukuran pertumbuan dan perkembangan penduduk melalui tingkat kematian dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

 – Crude Death Rate (CDR) adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu, tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.

 – Age Specific Death Rate (ASDR) adalah jumlah kematian penduduk pd tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu.

 – Infant Mortality Rate (IMR) adalah tingkat kematian bayi

 c) Perpindahan (Migrasi)

Perpindahan (Migrasi) atau Mobilitas Penduduk yang artinya proses gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu.

http://putrithalita.blogspot.com/2013/09/pengertian-pertumbuhan-penduduk-faktor.html

 

//

Usaha serta program untuk mengatasi pertumbuhan penduduk adalah

Menurut Kuswanto dan Bintarto beberapa usaha untuk mengatasi permasalahan akibat ledakan penduduk antara lain sebagai berikut.

 a. Perencanaan, pengaturan, dan pembatasan kelahiran (dengan KB) untuk menekan jumlah penduduk.

 b. Menyelenggarakan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang baik melalui sekolah, kursus-kursus, dan perkumpulan lainnya untuk menampung tenaga kerja.

 c. Meratakan persebaran penduduk dengan mengadakan transmigrasi dan melaksanakan pembangunan desa untuk membendung arus urbanisasi dan terkonsentrasinya penduduk di suatu daerah.

 d. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan perumahan.

 e. Perluasan industrialisasi, baik ringan maupun berat.

 f. Perencanaan penggunaan tanah untuk pertanian, pembangunan, dan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestariannya supaya tidak merugikan kehidupan manusia di sekitarnya.

 g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian agar produksi pangan dan produksi hasil pertanian lainnya meningkat.

 h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersahabat dengan lingkungan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Serta beberapa program untuk mengatasi pertumbuhan penduduk

1. Anak dinilai sebagai investasi untuk masa depan

 Bila anak dinilai sebagai investasi masa depan tempat di mana anak akan dijadikan tempat berlindung pada saat pasangan memasuki hari tua, biasanya ada kecenderungan pasangan suami istri untuk mempunyai anak banyak. Sering terlontar dari ucapan seorang ibu pada anakanya “nak, kalau sudah tua aku tinggal keliling ke rumah anak, satu bulan di kamu, satu bulan di adikmu satu bulan di kakakmu dan seterusnya”. Ucapan ini tentu mengindikasikan bahwa anak dijadikan sebagai investasi orang tua di masa depan.

 Untuk melihat berapa sebaiknya jumlah anak dimiliki oleh pasangan suami istri, sebaiknya kepada para keluarga disosialisakan tentang Reproduksi Sehat.

 Melalui pola reproduksi sehat dapat diketahui bahwa umur yang paling aman untuk melahirkan adalah pada saat perempuan berusia 20-30 tahun dengan jarak melahirkan yang paling bagus adalah 5 tahun. Dengan pola tersebut maka pasangan suami istri akan mempunyai anak sesuai dengan program yang dilaksanakan pemerintah mempunyai 2 anak lebih baik.

 Berdasarkan hasil-hasil penelitian pada Rumah-rumah Sakit Pendidikan di Indonesia sekitar tahun 1980-1981 dapat disimpulkan, antara lain : 1). resiko melahirkan dua anak saja relatif lebih kecil dari pada melahirkan anak lebih dari dua; 2). jarak antara tiap kehamilan yang dianggap cukup aman adalah 3 sampai 4 tahun; 3). usia terbaik danpaling aman bagi ibu untuk melahirkan ialah 20 s.d 30 tahun; dan 4). resikofbahaya kematian perinatal (bayi lahir) sangat kecil bila ibu melahirkan pada usia antara 20 sampai 30 tahun (PKMI, 1992).

 Penelitian Surapaty dan Prayitno, 1995 menyebutkan resiko kematian maternal di Sumatera Selatan dan Jawa Timur lebih tinggi pada mereka yang tidak ikut KB. Penelitian Setiawan dan Dasuki (1995) menyebutkan bahwa kehamilan pada usia remajamemberikan tambahan resiko terjadinya BBLR 4 kali, dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (Setiawan dan Dasuki, 1995). Sedangkan hasil penelitian Sangian dan Rattu di RSUP Manado pada tahun 1997 menyebutkan bahwa secara keseluruhan penyulit kehamilan pada wanita yang berusia di bawah 20 tahun (primi muda) lebih tinggi dibandingkan primi usia reproduksi sehat pada usia 20 – 30 tahun

 

2. Mengatur Jarak Kelahiran

 Dalam pola reproduksi sehat dijelaskan, disamping pasangan suami istri diupayakan untuk mempunyai anak 2 orang saja, juga harus diupayakan agar jarak kelahiran anak yang satu dengan anak yang lainnya dapat diatur dengan baik, kalau memungkinkan 5 tahun.Graef dkk (1996) mengemukakan bahwa makin muda atau makin tua usia ibu, maka makin tinggi resiko ibu beserta anaknya. Bila seorang ibu telah melahirkan lebih dari empat orang anak, maka resiko bagi ibu dan anaknya makin besar pada setiap kel2hiran berikutnya. Meskipun demikian, resiko tertinggi ada pada kelahiran yangberjarak kurang dari 2 tahun. Pendapat Graef dkk., ini didukung oleh temuanUnited Stated Agency for International Development (USAID) yang menyebutkan bahwa angka mortalitas bayi yang mempunyai jarak kelahiran kurang dari 2 tahun menunjukkan 71 % lebih tinggi dibandingkan yang berjarak dua sampai tiga tahun (Graef dkk., 1996).

3. Menggunakan alat kontrasepsi

 Penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk menjarangkan kelahiran. Banyak cara kontrasepsi yang dapat dipakai oleh pasangan suami istri, baik yang bersifat hormonal, seperti suntik KB, pil, implan maupun yang bersifat non hormonal seperti IUD, Kondom maupun media operasi. Setiap kontrasepsi yang dipakai apapun jenisnya mempunyai keefektifan dalam mencegah kehamilan.

4. Meningkatkan usaha ekonomi keluarga

 Salah satu fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh setiap keluarga adalah fungsi ekonomi. Dalam hal ini kepada para istri dapat diberi peluang untuk melakukan usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk kepentingan ini sejak dekade tahun 1980-an BKKBN telah mengembangkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), di mana kepada keluarga-keluarga diberikan peluang untuk dapat melakukan usaha dengan pemberian bantuan modal dan bimbingan usaha bekerjasama dengan sektor-sektor terkait.

5. Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan

 Salah satu permasalahan kualitas penduduk Indonesia saat ini adalah masih tinggi angka kematian ibu karena hamil dan melahirkan, yaitu masih berkisar 228/100.000 kelahiran hidup. Salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu adalah melalui persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 angka persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan, seperti dukun bayi masih cukup tinggi, yaitu sekitar 24 %.  Untuk Sumatera Selatan persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan (dukun) lebih tinggi dari angka nasional, yaitu sekitar 28,6 %. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan ibu perlu terus disosialisasikan tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

6. Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan (Lampid)

 Untuk kepentingan perencanaan program pembangunan data merupakan hal yang sangat vital. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan data registrasi vital yang akurat sehingga bisa dimanfaatkan dalam perencanaan program pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran tertib administrasi kependudukan, artinya melaporkan setiap kejadian vital (kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk) kepada petugas. Hasil uji coba kegiatan PHBK yang dilakukan di 4 propinsi terpilih yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Bali, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya masalah pelaporan kelahiran menjadi hal yang patut menjadi perhatian.

 Perlu kerjasama yang dikembangkan oleh petugas terkait dengan tertib adminstrasi, masyarakat perlu difasilitasi dalam membiasakan diri melaporkan kejadian vital, seperti untuk pembuatan akta kelahiran. Bidan atau siapapun yang menolong persalinan harus berupaya memberi bantuan masyarakat untuk mendapatkan akte kelahiran anaknya. Begitu tenaga kesehatan menolong persalinan mungkin bisa langsung membantu masyarakat untuk melaporkan persalinannya melalui surat keterangan lahir kepada petugas kelurahan untuk selanjutnya diproses di Kecamatan dan Kantor Catatan Sipil.

7. Keluarga ramah anak dan lingkungan

 Dalam upaya menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera perlu diciptakan hubungan yang serasi dan selaras antar anggota keluarga. Orang tua diharapkan dapat menciptakan kelyarga ramah anak, antara lain melalui pemberian penghargaan kepada anak (misalnya mengucapkan terima kasih apabila ditolong anak), peduli terhadap kebutuhan anak.

 Disamping menciptakan keluarga ramah anak, setiap keluarga juga harus menciptakan keluarga ramah lingkungan. Keluarga harus menciptakan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini patut disadari karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain.

8. Keluarga berkarakter (sosial, budaya, agama)

 Pola kehidupan modern saat ini telah berdampak pada karakter anak bangsa. Pengaruh negatif globalisasi menimbulkan masyarakat Indonesia kini mulai banyak yang bersifat individualistis, budaya bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramahtamahan dan sifat gotong royong kini mulai bergeser menjadi pola hidup yang keras. Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan berakhir dengan tindakan kekerasan dan anarkis, seperti penganiayaan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan. Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya tingkat perekonomian masyarakat dan semakin sulitnya hidup serta kerasnya tingkat pesaingan. Nilai-nilai agama banyak yang dilanggar. Sebagian masyarakat banyak yang sudah tidak malu lagi tatkala berbuat kesalahan.

 Untuk menciptakan keluarga berkarakter, sudah saatnya keluarga menjalankan fungsi sosial budaya artinya keluarga harus mempunyai filter atau penyaring terhadap budaya, nilai dan moral yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Saat ini kita merindukan kembali bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramahtamahan dan kegotongroyongannya.

9. Keluarga peduli pendidikan

 Pendidikan merupakan pondasi bagi seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malalui pendidikan yang diberikan oleh kepala keluarga kepada anggota keluarganya diharapkan SDM Indonesia dapat terus ditingkatkan sehingga dapat bersaing baik secara regional maupun internasional. Saat ini keprihatinan melanda bangsa Indonesia. Penilaian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP telah menempatkan SDM Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 negara.

 Untuk dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anggota keluarganya, setiap keluarga harus mempunyai kemampuan ekonomi yang mumpuni. Perencanaan jumlah anak yang dimiliki akan sangat membantu keluarga dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

http://ssbelajar.blogspot.com/2013/01/pertumbuhan-penduduk-indonesia.html

http://akunt.blogspot.com/2013/05/masalah-kependudukan-di-indonesia-dan.html

 

//

Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Serta Solusi Yang di Lakukan Pemerintah Meratakan Persebaran Penduduk Indonesia

Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah tidak meratanya persebaran penduduk. Saat ini, kebanyakan penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Ini disebabkan oleh banyak hal terutama karena pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan di Indonesia, banyaknya universitas ternama yang berada di pulau Jawa serta banyaknya perusahaan besar yang membuka pabrik disana.

Agar persebaran penduduk bisa merata di seluruh daratan Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Beberapa diantaranya :

1. Pemerataan pembangunan

 Pemerataan pembangunan baik diwilayah Indonesia timur, tengah maupun barat akan mengurangi jumlah penduduk yang memilih untuk mengadu nasib ke pulau Jawa. Jika pembangunan di daerah-daerah sudah hampir sama dengan di pusat, maka penduduk tidak perlu keluar dari daerahnya.

 Pada akhirnya, mereka bisa ikut serta membangun daerahnya masing-masing. Dan hal ini akan berdampak pada pembangunan secara nasional.

2. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah

 Salah satu cara menciptakan lapangan kerja di daerah adalah tidak menjadikan pulau Jawa sebagai satu-satunya pusat industri di Indonesia. Dengan kata lain, pabrik-pabrik besar tidak hanya dibangun di Jawa, tapi diseluruh pulau besar di Indonesia secara merata.

 Dengan begitu, penduduk tidak perlu pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan karena didaerahnya sudah terdapat lapangan kerja yang bisa menampung mereka.

3. Transmigrasi

 Sebuah data menunjukan bahwa pulau Papua yang luasnya lebih dari 20% dari luar Indonesia memiliki penduduk yang jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara pulau Kalimantan yang luasnya lebih dari 25% luas Indonesia, jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia.

 Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah Transmigrasi. Tujuan transmigrasi ini antara lain adalah:

  • meratakan persebaran penduduk di Indonesia
  • peningkatan taraf hidup para transmigran
  • pengelolaan SDA di daerah transmigrasi
  • pemerataan pembangunan di seluruh wilayan Indonesia
  • meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia

http://genbagus.blogspot.com/2013/06/upaya-meratakan-persebaran-penduduk.html

//

Pengertian Migrasi

 Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat pada sekitar wilayah satu negara saja.

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Macam-macam Migrasi

 Migrasi terbagi menjadi 2 yaitu Migrasi Internasional dan Migrasi Nasional. Kedua Jenis Migrasi itu dibagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik lagi

 – Migrasi Internasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1)      Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. contoh: Orang asing yang datang ke Indonesia dan ingin menetap di Indonesia.

2)      Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. contoh: Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar, misalnya TKI/TKW yang bekerja di Arab.

3)      Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Contoh: Tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan kembali ke Tanah Air.

 – Migrasi Nasional dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1)      Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contoh: orang-orang dari desa ke Jakarta untuk mencari lapangan kerja.

2)      Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau ke pulau. Contoh: perpindahan penduduk dari pulau jawa ke Sumatra.

3)      Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Contoh: perpindahan penduduk dari kota yang sudah padat seperti Jakarta ke pedesaan yang masih lenggang.

4)      Evakuasi, yaitu perpindahan dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Contoh: perpindahan penduduk yang terancam terkena dampak dari gunung merapi ke tempat yang lebih aman. Biasanya tempat itu disebut tempat evakuasi.

Faktor-faktor terjadinya migrasi, yaitu :

   Faktor-faktor pendorong (push factor) antara lain adalah:

  • Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
  • Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit).
  • Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
  • Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
  • Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

  Faktor-faktor penarik (pull factor) antara lain adalah:

  • Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaikan taraf hidup.
  • Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
  • Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
  • Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

   SECARA UMUM

  • Faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru
  • Faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya
  • Faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan, dan konflik antar kelompok
  • Faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet (Rusia) yang berfaham komunis
  • Faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama, misalnya terjadi antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris
  • Faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan untuk irigasi dan PLTA
  • Faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

http://putrithalita.blogspot.com/2013/09/pengertian-pertumbuhan-penduduk-faktor.html

http://ihwanudinsuryajaya.blogspot.com/2012/09/isd-pengertian-migrasi-macam-macam.html

http://anggaputrar.blogspot.com/2012/11/faktor-penyebab-migrasi.html

//

Definisi Hak Asasi Manusia dan Contoh-Contoh Pelanggaran HAM

Pengertian HAM

Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jatidirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannyalahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yng timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan.

Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hokum, politik, ekonomi, social dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

http://unknown-mboh.blogspot.com/2012/11/pengertian-dan-macam-macam-ham-hak.html

 

Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM

1)      Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

2)      Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

3)      Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

4)      Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

5)      Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang

6)      Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama

7)      Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya

8)      Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin diluar nikah

Komentar yang dapat diambil adalah.

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.

http://lylanet.blogspot.com/2013/09/makalah-berisi-tentang-pelanggaran-ham.html

 

By zzzfadhlan

TUGAS 2 – DEFINISI HUKUM, MASALAH DAN SOLUSI

DEFINISI HUKUM

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

 Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

– Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

– Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

– Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

– Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

– Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.

– Hukum  Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.

– Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

– Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html

SIFAT, CIRI-CIRI, dan SUMBER HUKUM

ciri-ciri dan sifat hukum :

bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

3. Peraturan itu bersifat memaksa.

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Selanjutnya, agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut C.S.T. Kansil, S.H., ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:

a. Terdapat perintah dan/atau larangan.

b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.

Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’) yang berupa ‘hukuman’.

Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya. Akan tetapi, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

* Pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

* Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.

sumber hukum :

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untukpenyusunan peraturan Perundang-undangan

Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaima yang  tertulis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan  batang tubuh Undang Undang Dasar 1945

http://cendolbgt.blogspot.com/2010/12/pengertian-hukum-ciri-ciri-hukum-sifat.html

 

KASUS MAFIA HUKUM

Aksi  sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil. Seorang terpidana kasus penyuapan petugas, Artalyta Suryani, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia memperoleh perawatan khusus dari dokter yang didatangkan dari luar Rutan. Luar biasa! Seorang terpidana yang menyeret nama Jaksa Urip dan petinggi Kejaksaan Agung, berada dalam penjara dengan fasilitas luar biasa, mulai dari pendingin ruangan, telepon, ruang kerja, bahkan ruang tamu. Ia juga kabarnya bisa ditemui dengan bebas oleh para asistennya. Itu adalah wajah hukum kita, wajah yang semakin suram baik di luar maupun di dalam. Itu pun baru satu temuan, betapa mafia hukum memang berada dimana-mana, dan ada dimana saja. Temuan itu justru ditemukan oleh Satgas yang dibentuk dari luar, bukan oleh mereka yang bekerja untuk melakukan pengawasan di instansi pemerintah, yang bekerja setiap tahun memastikan prosedur Rutan dijalankan dengan baik. Bagi kita, amat mudah menemukan alasan bagaimana seorang bernama Artalyta itu bisa menikmati fasilitas yang begitu mewah. Jawabnya adalah uang. Ia punya uang untuk melakukan apapun caranya dan untuk membeli apa yang dia mau. Karena uang itu pula maka para pejabat yang harusnya berwenang menegakkan peraturan menjadi tidak lagi bisa berkuasa. Mereka tunduk di bawah kekuasaan uang. Amat aneh kalau para petinggi Rutan tidak tahu menahu bahwa sebuah ruangan telah disulap oleh seorang terpidana. Mereka pasti merestuinya dan mengetahuinya.

SOLUSI YANG HARUS DIAMBIL

Karena itu Satgas seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Para pimpinan Rutan dimana Artalyta misalnya harus ditahan bersama-sama dengan mereka yang sebelumnya ditahan. Para pejabat itu harus jera.

Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan. Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir melakukan hal demikian lagi. Arthalyta, harus diberikan hukuman tambahan atas suap yang dilakukannya pada pejabat Rutan, ketika dia masih di dalam penjara. Hal-hal seperti ini harusnya membuat kita menyadari betapa jahatnya kejahatan di negeri ini. Kejahatan itu bisa membeli dan merampas keadilan dan kebenaran hukum. Wajar saja kemudian orang kecil hanya bisa menangis ketika berada dalam persoalan hukum karena mereka hanya bisa menjadi korban ketidakadilan.

 

CONTOH PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

Bagi para pengusaha eksport barang berbahan dasar kayu, pemerintah Indonesia telah mewajibkan untuk memiliki sertifikat BRIK dan ETPIK yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. Selain digunakan untuk memvalidasi jumlah kayu yang digunakan juga digunakan sebagai salah satu syarat dokumen eksport sehingga pemerintah bisa memantau berapa jumlah eksport yang dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar para pengusaha. Namun, tidak sedikit pengusaha yang menyewa kedua dokumen tersebut (bahkan dokumen eksport yang lain) untuk menghindari membayar pajak kepada pemerintah. Dengan menyewa dokumen dari perusahaan lain (bahkan disinyalir ada perusahaan yang khusus menyewakan dokumen-dokumen eksport), semua transaksi eksport tidak bisa dipantau oleh pemerintah sehingga para pengusaha bisa terlepas dari kewajiban membayar pajak.

SOLUSI UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI

Mempertegas aturan-aturan yang dibuat, pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan social ekonominya diperbaiki, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat ditindak, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, Menanamkan aspirasi nasional yang positif, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi, Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan penuh tanggung jawab.

KEANEHAN di NEGARA HUKUM

Beberapa waktu balakangan ini, Indonesia menampakan anomali dalam bidang hukum. Ketika hukum terus diperjuangan, di tegakan dan terus di pertahankan oleh semua negara di dunia, hukum di Indonesia justru makin hari semakin terpuruk! Apa yang salah dengan hukum kita?

Dewasa ini perkembangan hukum Indonesia terus diwarnai dengan terus melemahnya proses penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus melemahnya hukum menunjukan bahwa, ada sesuatu yang salah. Ada bangkai dalam tubuh Bangsa ini. Bahkan ini merupakan sebuah tamparan yang keras, karena Negara-negara lain yang bukan merupakan negara hukum, namun mampu dan bisa menjujung tinggi penegakan hukumnya. Sedangkan Indonesia, yang katanya Negara hukum, hukumnya semakin ompong.

Kondisi ini, sebetulnya sudah harus disadari dan kemudian diatasi segerah oleh para penegak hukum sejak dulu. Namun seakan menutup mata, kondisi ini terus dibiarkan. Upaya penindakan dan penegakan hukum terus dilakukan, baik oleh aparat kepolisian, kejaksaan serta aparat dan institusi kerkait lainnya, namun seperti biasa, selalu berakhir: tidak jelas! Jika hal ini terus dibiarkan, lambat-laun akan menjadi bom waktu.

Terus memburuknya penegakan hukum, diakibatkan oleh ketidakmerataan dan kepincangan hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia terkesan hanya berlaku bagi kalangan menengah ke bawah. Sedangkan, hukum menjadi tidak bertaring bagi kalangan atas. Contoh konkritnya, kasus pencurian sendal jepit, kasus pencurian kakao, pencurian pisang dan kasus kecil lainnya, dengan nominal sangat kecil, namun tetap saja mendapat hukuman. Sedangkan, kasus korupsi, penyalahgunaan keuangan Negara – uang rakyat, berupa pajak – yang hampir terjadi di semua kementrian dan instansi pemerintah lainnya, yang mengakibatkan negara merugi, rata-rata miliar rupiah, tidak pernah tersentuh hukum! Apakah ini sudah adil?

Semakin hari, kesenjangan penegakan hukum di Indonesia semakin lebar. Berbagai upaya terus dilakukan oleh lembaga-lembaga pemangku hukum dan aparat penegak hukum guna mengatasi kesenjangan dengan dalil mengatur, mengesahkan beberapa kebebijakan demi menegakan hukum, alih-alih demi dan atas nama rakyat, namun dalam prateknya tetap saja tersandra oleh kaum kelas atas, pemilik kekuasaan. Jika terus dibiarkan, jangan salah jika terjadi seperti beberapa waktu yang lalu, dimana warga masuk ke dalam ruang sidang lalu menyerang terdakwa, dan jaksa.

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/08/anomali-di-negara-hukum-493966.html

TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam upaya menegakan hukum di Indonesia, setidaknya ada beberapa hal yang perlu, dan harus di perhatikan. Partama, institusi penegak hukum. Kedua, keseriusan pemerintah dalam menegakan hukum serta kebersihan dalam menegakan proses hukum. Ketiga, upaya pemberantasan pelanggaran hukum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, keempat, masyarakat merupakan acuan terpenting dalam mendirikan ketertiban dalam hukum karena keburukan masyarakat menjadi faktor utama terjadinya suatu pelanggaran. Oleh karena, itu kesadaran masyarakat, pemerintah, serta para petinggi hukum menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia agar terciptanya bangsa Indonesia yang bersih adil dan sejahtera.

TANGGAPAN MAHASISWA MENGENAI KORUPSI, KENAPA, BAGAIMANA, DAN APA

Korupsi adalah sebuah tindakan publik yang menyalah gunakan wewenang, guna mendapatkan keuntungan sepihak.

Kenapa banyak korupsi di Indonesia ?

Karena,   

1. Mental masyarakat yang Kurang baik yang hasu akan kekayaan (Akhlak)

2. Kurangnya kesadaran Politik di masyarakat umum yang menjadikan minimnya pemahaman  hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Lemahnya Hukum di negara ini yang disebabkan kurang tegasnya pihak petinggi hukum dan tindakan kurangnya transparansi dalam proses pembersihan korupsi bahkan semua tindakan pejabat pemerintah .

Solusi yang pantas mencegah korupsi ?

Solusi apa apa yang pantas mencegah korupsi adalah  menegakkan hukum yang benar – benar adil dan tegas sesuai dengan amanah pada Sila ke 5 Pancasila dan UUD 45 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menanamkan kembali Pendidikan karakter kebangsaan yang jujur dan kedaerahan.  Menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat umum. Serta ingat selalu pada ajaran agama yang mengajarkan kita kebaikan yang harus dilaksanakaan dan keburukan yang harus kita jauhi, karena dengan selalu mengingat ajaran agama dan perintah Allah SWT, kita dapat selalu mendapat kebaikan dan diberikan segalanya yang terbaik untuk kita.

Hukuman apa agar para koruptor jera ?

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk memberi efek jera pada koruptor. Misalnya, memiskinkan mereka, mencabut hak politiknya, memberi hukuman di atas 10 tahun, dan kerja sosial, serta jangan berikan denda berupa uang kepada koruptor karena dengan memberikaan uang dengan jumlah yang telah di tentukan dalam siding para koruptor bias berfikir bagaimana cara agar keputusan hakim dapat diringankan dengan cara memberikan sejumlah uang demi keringanan bahkan kebebasan koruptor.

Kemudian melakukan terobosan hukum bagi para penegak hukum yang lebih ekstrem seperti memeriksa secara keseluruhan setiap proses keuangan yang ada baik dalam pemerintah maupun swasta, dan memberikan hukuman seberat beratnya bagi tersangka yang melakukan korupsi seperti hukuman tembak, gantung, hukuman suntik mati dll yang memberikan efek jera bagi tersangka.

By zzzfadhlan

TUGAS 2 – DEFINISI NEGARA

DEFINISI NEGARA

Definisi Negara – Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu negara bila terdapat wilayah, rakyat dan pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain. definisi lain dari negara yaitu dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan di taati oleh rakyat, definisi negara lainnya yang di definisikan oleh KBBI negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Bebrapa ahli juga berpendapat definisi Negara ialah :

a. Prof. Soenarko :

 Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan).

 b. O. Notohamidjojo :

 Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.

 c. Prof. R. Djoko Soetono, SH :

 Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama.

 d. G. Pringgodigdo, SH :

 Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada : Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

e. Harold J. Laski :

 Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti – jika perlu dengan tindakan paksaan – suatu cara hidup tertentu.

 f. Dr. WLG. Lemaire :

 Negara adalah sebagai suatu masyarakat manusia yang teritorial yang diorganisir.

 g. Max Weber :

 Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.

 h. Roger H. Soltou :

 Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat.

 i. G. Jellinek :

 Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang–orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.

 j. Krenenburg :

 Negara adalah organisai kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.

 k. Plato :

 Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.

 l. Aristoteles :

 Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.

http://definisimu.blogspot.no/2012/09/definisi-negara.html

http://fisipunsil.blogspot.no/2010/04/pengertian-negara.html

 

WARGANEGARA

Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagaiorang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

 Beberapa pengertian warga negara :

 •Warga Negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara.

 •Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.

 •Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.

 •Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.

 Kriteria Warga Negara sebagai berikut :

 Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

 1.setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

 2.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

 3.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

 4.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

 5.anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

 6.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

 7.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

 8.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

 9.anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

 10.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

 11.anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

 12.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 

 Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:

 1.anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

 2.anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

 3.anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

 4.anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

 Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

 1.Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

 2.Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

                Jadi, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut atau pun warga asing dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya.

Dahulu istilah warga negara seringkali disebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa inggris (object) berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.

 AS Hikam mendifinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

 Sedangkan Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

 Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia

http://bozzkaf.blogspot.com/2013/04/pengertian-warga-negara.html

http://ekookdamezs.blogspot.com/2012/06/pengertian-warga-negara-menurut-uud.html

 

TUGAS NEGARA

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang – undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah kurang lebih km2, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil (sehingga disebut negara kepulauan) dan UUD’45 sebagai konstitusinya.

Tugas pokok negara:

 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya.

 2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan seluruh masyarakat.

Banyak tokoh yang mengemukakan tujuan negara dengan berbagai teori atau pendapatnya diantaranya :

 a. Plato; mengemukakan tujuan negara untuk memajukan kesusilaan manusia, baik

 sebagai individu maupun sebagai sosial

 b. Roger F. Soltau; mengemukakan tujuan negara untuk memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin

 c. Harold J. Laski; mengemukakan tujuan negara untuk menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal

 d. Thomas Aquino dan Agustinus; mengemukakan tujuan negara untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya

http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/pengertian-fungsi-tujuan-dan-unsur.html

http://abr-center.blogspot.com/2011/05/fungsi-dan-tujuan-negara.html

http://lingkaranilmu.blogspot.com/2009/08/tugas-pokok-negara.html

 

SIFAT-SIFAT NEGARA

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

Sifat Negara

1.      Sifat memaksa : artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi. Dengan ditaatinya peraturan perundang-undangan, penertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai serta dapat pula mencegah timbulnya anarki. Saran dalam pencapaian hal tersebut tidak luput dari kinerja polisi, tentara yang bertugas menjaga pertahan dan keamanan serta alat penjamin hukum lainnya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan-aturan yang mengikat, akan tetapi aturan-aturan yang dikelurkan oleh Negara lebih mengikat penduduknya.

2.     Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat. Sifat monopoli  monopoli berasal dari kata ‘mono´ yang artinya satu dan ‘poli´ yang artinya penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan Negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarkluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan dapat membahayakan posisi suatu kekuasaan. Misalnya, Pemerintah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Itu berarti Warga Negara Indonesia harus berpartisipasi agar tercapai.

3.     Sifat untuk semua berarti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya keharusan membayar pajak) adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demiian memang perlu, sebab kalu seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara kea rah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal, atau dapat menganggu cita-cita yang telah tercapai. Lagi pula, menjadi warga negar tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary) dan hal ini berbeda dengan asosiasi di mana keanggotaan sukarela. Misalnya, dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berisi tentang kebebasan memilih agama. Hal itu berarti, semua Warga Negara Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan.

http://anjuntadibgt40.blogspot.com/2010/12/pengertian-negarasifat-sifat-negara-dan.html

http://etrisetiowati.blogspot.com/2011/10/sifat-sifat-negara.html

 

BENTUK NEGARA

a.   Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

Sentralisasi, dan Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

  • adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
  • adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
  • penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

  • bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
  • peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
  • daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat
  • rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
  • keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

 

Keuntungan sistem desentralisasi:

  • pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
  • peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
  • tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
  • partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
  • penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.   Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

  • tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
  • tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

 

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

  • hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
  • hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
  • hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
  • hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
  • hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

 

HAK dan KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.

Setiap warga negara memilik hak dan kewajibannya masing-masing dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai kita menyalahgunakan hak kita karena banyak sekali orang yang bisa seenaknya melakukan sesuatu yang hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara, tidak membayar pajak bisa di jadikan contoh salah satu perilaku yang bisa merugikan khususnya bagi pemerintah.

Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30

Makna sempit UUD 1945 pasal 30 :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

Makna luas UUD 1945 pasal 30

1. Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara. Di dalam konsideren Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara.

2. Pembelaan negara adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.

 Pada umumnya pengertian pembelaan negara (bela negara) dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan. Hal ini dapat dimengerti, karena sejak awal berdirinya NKRI, keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan dalam kegiatan di bidang Perhankam.

 Berdasarkan hal itu, terdapat baik di kalangan aparatur pemerintah negara maupun di kalangan masyarakat luas, bahwa seorang warga negara dapat dinyatakan menunaikan hak dan kewajibannya dalam bela negara apabila ia telah melaksnakan kegiatan-kegiatan di bidang komponen-komponen kekuatan Hankam.

3. Bahwa Bab XII Pasal 30 dikaitkan dengan bab-bab lainnya dalam UUD 1945 (Bab I, II, VII, dan X), maka upaya pembelaan negara mengandung makna perwujudan asas demokrasi, dalam arti :

a.  Bahwa setiap warga negara turut serta menentukan kebjaksanaan penyelenggaraan pertahanan keamanan melalui lembaga-lembaga perwakilan (MPR/DPR) yang ditentukan oleh UUD 1945.

b.  Bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

 Asas dmokrasi di bidang bela negara dapat terwujud bila setiap warga negara menyadari akan hak dan kewajibannya itu. Kesadaran bela negara tidak tumbuh dan tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus disiapkan dalam arti ditanamkan, ditumbuhkembangkan. Untuk itu perlu ada upaya memasyarakatkan bela negara kepada segenap warga negara.

http://barisankatakata.blogspot.com/2013/04/hak-dan-kewajiban-negara-dalam-uud-1945.html

 

By zzzfadhlan